Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, S.E.Ak., M.Si., bersama jajaran dinas koperasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten, serta para kepala desa di kawasan Bromo Tengger. Dalam arahannya, Menteri Ferry menegaskan bahwa koperasi desa bukan sekadar wadah ekonomi, tetapi juga sarana untuk memperjuangkan kemandirian masyarakat pedesaan.
"Kami berkomitmen tidak hanya dalam hal penguatan kelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Salah satunya adalah sarana air bersih yang akan kami realisasikan dalam waktu maksimal dua bulan ke depan,” tegas Ferry disambut tepuk tangan peserta.
Kepala Desa Ngadas, Ngastaman, menyampaikan secara terbuka bagaimana masyarakat Tengger telah lama berjuang menghadapi krisis air bersih. Jarak sumber air dari Kumbolo yang mencapai 31 kilometer menjadi tantangan besar bagi masyarakat.
"Air adalah sumber kehidupan kami. Di musim kemarau, kami harus membeli air untuk mandi, cuci, dan minum dengan harga Rp125.000 hingga Rp150.000 per meter kubik. Jangankan untuk menyiram tanaman, untuk kebutuhan sehari-hari saja sulit,” ujarnya dengan nada haru.
Ngastaman juga menjelaskan bahwa bantuan air bersih dari pemerintah pusat akan menjadi titik balik bagi masyarakat petani di lereng Bromo. Dengan adanya pasokan air yang memadai, masyarakat dapat memperluas masa tanam dan menambah jenis tanaman seperti kentang dan bawang prei hingga tiga kali panen dalam setahun.
"Tanpa air, kehidupan dan tanaman akan mati. Tapi dengan perhatian dari pemerintah, kami optimis bisa menanam lebih banyak dan hidup lebih layak,” tambahnya.
Selain persoalan air, para kepala desa juga menyoroti pentingnya regulasi dan pembiayaan koperasi yang jelas. Kepala Desa Ngadirejo, Anang, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Menteri Ferry sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai plafon dana koperasi.
"Kami mendengar ada plafon sebesar Rp3 miliar untuk koperasi. Namun kami ingin memastikan regulasinya seperti apa, apakah untuk pinjaman, pembangunan infrastruktur, atau penguatan ekonomi produktif,” ujar Anang.
Ia menambahkan, koperasi harus menjadi wadah pembelajaran ekonomi bagi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada pinjaman, tetapi juga mampu membangun nilai ibadah melalui gotong royong dan solidaritas.
Menutup kegiatan tersebut, Menteri Ferry kembali menekankan bahwa koperasi merupakan pilar penting dalam membangun ekonomi nasional dari desa. Pemerintah, katanya, tidak ingin koperasi hanya sebatas papan nama, melainkan benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan rakyat.
"Koperasi Merah Putih adalah gerakan moral sekaligus ekonomi. Kita ingin petani, pelaku usaha kecil, dan masyarakat desa berdiri sejajar dengan pelaku ekonomi besar. Ini bukan hanya program, tapi gerakan kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Acara yang dikemas sederhana namun penuh makna ini ditutup dengan doa bersama dan harapan agar komitmen pemerintah segera terwujud. Bagi masyarakat Tengger, air bersih bukan sekadar kebutuhan, tetapi simbol kehidupan dan harapan baru.
"Kami percaya dengan dukungan pemerintah dan semangat gotong royong, desa kami akan bangkit. Koperasi bukan hanya soal uang, tapi tentang kebersamaan dan kemandirian,” pungkas Ngastaman dengan senyum optimis.
Melalui kegiatan Konsolidasi Koperasi Merah Putih ini, semangat persatuan dan kemandirian kembali bergema dari kaki Gunung Bromo. Harapan besar tumbuh: bahwa dari desa yang jauh di pegunungan, Indonesia bisa menemukan jalan menuju keadilan ekonomi yang sejati.(SB)